Diduga "Bocor", BUMD Bekasi diminta agar di Audit BPK

PT Bina Bangun Wibawa Mukti
PT Bina Bangun Wibawa Mukti image by pojoksatu.id

Diduga terjadi kebocoran keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi, PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).

Permintaan ini terkait dengan menurunnya sumbangan perusahaan di bidang pengelolaan gas tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi yang nilainya mencapai Rp7 miliar.

Menurut Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi, sebagai sebuah perusahaan, audit menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan keuangan.

"Wajib diperiksa oleh BPK, karena mereka sebagai badan perusahaan milik pemerintah daerah," katanya ketika dihubungi, Jumat (28/08/2015).

Soal kecurigaan penurunan setoran ke kas daerah itu, kata Ucok, akibat pemerintah lemah dalam pemeriksaan keuangan. Hal itu diduga neraca perusahaan selalu direkayasa dengan alasan terus merugi.

"Lihat saja, laporannya selalu turun tiap tahun, siapa yang tahu terkait apa penurunannya, kalau tidak diaudit BPK," imbuhnya.

Ucok mengaku, pemakaian akuntan publik dalam melakukan audit keuangan sifatnya tidak wajib. Berbeda, dengan audit yang dilakukan BPK yang bersifat wajib. Sebab, hasil audit di luar BPK bisa dipakai untuk menutupi adanya penyimpangan.

"Kalau BPK yang audit bisa dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan," katanya.

Perlu diketahui, setoran PAD tahun akhir 2014 PT BBWM Kabupaten Bekasi hanya Rp30 miliar. Padahal, akhir tahun 2013 lalu, setoran ke kas daerah sebesar Rp37 miliar.

Terpisah, Direktur PT BBWM Prananto Sukodjatmoko mengatakan, penyusutan setoran kas daerah itu disebabkan karena faktor pasar. Dimana, harga gas pemerintah lebih murah ketimbang harga jual PGN.

"Jadi serapannya menjadi berkurang," katanya.

Sementara, Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi Iyan Priyatna mengaku, setiap laporan keuangan BUMD dilaporkan ke Bupati. Dari situ, baru dilaporkan ke BPK secara umum.

"Jadi pemeriksaan BPK dilakukan secara reguler setiap tahun," ujarnya.

Namun, untuk pemeriksaan internal keuangan, kata Iyan, dilakukan oleh akuntan publik yang sudah dimiliki PT BBWM. Sehingga, saat laporan sampai ke bupati, nanti akan disampaikan melalui rapat paripurna DPRD.

"Aturannya memang diaudit oleh auditor publik," tandasnya.

Sumber : Okezone

Komentar Anda?
Silakan bagikan informasi ini apabila bermanfaat.

Bisnis Rumahan