Hanya 6 dari 425 Murid Lolos Verifikasi Sekolah Negeri Bekasi

tawuran SMUN Bekasi
tawuran SMU di Bekasi sumber : Tempo
Para guru swasta yang bergabung Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, menduga ada niatan penambahan rombongan belajar (rombel) bagi sekitar 425 murid kategori miskin yang akan didaftarkan ke sekolah negeri jenjang SMP dan SMA/SMK setempat.

Menurut BMPS Kota Bekasi, dengan adanya penambahan rombel ini untuk menampung 425 murid mengindikasikan adanya murid baru yang menjadi titipan pihak tertentu yang belum diakomidir ke sekolah negeri tahun ajaran 2015/2016. Padahal, pendaftaran murid baru ke sekolah negeri sudah ditutup.

"Kita menduga ada sekitar 425 murid yang saat ini statusnya masih digantung. Apakah dapat bersekolah ke negeri atau tidak, masih menunggu deal antara anggota DPRD dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi," ujar ketua BMPS Kota Bekasi, Omid Sunarya, saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Bekasi, belum lama ini.

Dia meminta kepada anggota DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi D yang bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, agar transparan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Sabarudin, mengungkapkan dari 425 siswa yang dianggap tidak mampu oleh anggota DPRD itu hanya ada enam murid yang lolos verifikasi pendataan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan tidak diperkenankan sisanya masuk ke sekolah negeri.

Dia menjelaskan, saat ini untuk menampung siswa miskin Pemerintah Kota Bekasi mengucurkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk sekolah swasta di Kota Bekasi, di antaranya dana bantuan murid tidak mampu untuk jenjang SMP swasta sebesar Rp 2,5 miliar dan Rp 8,5 miliar untuk jenjang SMA/SMK swasta.

"Semua subsidi itu untuk membantu sekolah siswa miskin di sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi," kata Rudi, Sabtu (1/8).

Sejauh ini PPDB online, kata dia, sudah sesuai dengan mekanisme. Salah satunya, penerapan bina lingkungan di tiap-tiap sekolah dibatasi hanya 10 persen. Selan itu, persyaratan bagi siswa harus mendaftar menggunakan nilai akhir (NEM).

"Jadi meski diberikan 10 persen untuk kuota bina lingkungan, tetap harus menggunakan nilai akhir," imbuhnya.

Sumber : Suara Pembaruan

Komentar Anda?
Silakan bagikan informasi ini apabila bermanfaat.

Bisnis Rumahan