Ini Penyebab Dewan Gunakan Hak Interpelasi Untuk PPDB Online

Gedung Oknum DPRD Bekasi
Gedung DPRD Bekasi Sumber Harian Terbit
Dari 68 ribu lulusan SDN dan SMPN yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan, hanya 16,3 persen yang diakomodir Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini.

Demikian yang diutarakan Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan, Jumat (31/7). Ini disampaikan Enung-sapaan akrabnya, sebagai landasan bergulirnya hak interpelasi pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Dia menegaskan, komisi yang membawahi Pendidikan,Tenaga Kerja dan Kesehatan itu tidak menolak PPDB online 100 persen. Namun, dalam pelaksanaanya ada sistem yang berjalan tidak sesuai dimana berdampak pada ketidakseimbangan kesetaraan pendidikan dalam hal ini adalah jalur zonasi atau gelombang kedua PPDB online.

Interpelasi yang diajukan dewan lanjut Enung, juga termasuk soal Keputusan Walikota 4221 dimana bertentangan dengan Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2015 tentang akomodir siswa.

“Jadi kami tidak menolak PPDB online 100 persen, hanya saja dalam pelaksanaannya di PPDB tahun ini ada dua tahap yaitu jalur umum dan zonasi. Padahal dalam sistem pendidikan tidak ada namanya zonasi,” ucap Enung.

Soal aksi unjuk rasa, Enung menjawab.”Kami inginnya teman-teman yang aksi duduk bareng dengan kita, apa yang harus dilakukan apakah ada solusi lain selain interpelasi atau langsung ke PTUN saja,” tuturnya sambil menyayangkan, setelah beraksi tidak ada satupun pendemo yang mau diajak berdialog.(cr21)

Sumber : Pojok Satu

Komentar Anda?
Silakan bagikan informasi ini apabila bermanfaat.

Bisnis Rumahan