Sejumlah Oknum DPRD Kota Bekasi `Nyalo` Penerimaan Peserta Didik Baru

gedung oknum dprd bekasi
Gedung DPRD Bekasi Sumber : Harian Terbit
Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Jawa Barat, mensinyalir adanya sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat yang melanggar ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru 2015.

"Kami mensinyalir ada 425 siswa titipan dari sejumlah oknum anggota DPRD Kota Bekasi yang tengah diupayakan masuk sekolah negeri di luar agenda PPDB. Itu ilegal," kata Humas BMPS Kota Bekasi Saroni, di Bekasi, Sabtu (1/8).

Menurut dia, penerimaan siswa baru 2015 telah ditutup sejak awal Juli 2015, dan tahapan selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar pada siswa yang telah lolos seleksi.

"Tapi nyatanya masih ada desakan dari sejumlah anggota DPRD untuk memasukkan ratusan murid baru ke sekolah negeri," katanya.

Menurut dia, modus yang dilakukan oknum wakil rakyat tersebut adalah dengan mengatasnamakan para calon siswa itu sebagai warga miskin.

Pihaknya juga mempertanyakan adanya dugaan transaksi uang sekitar Rp3-5 juta per siswa untuk bisa masuk ke SMP, SMA, SMK negeri titipan oknum anggota dewan.

"Padahal sesuai aturannya, penerimaan peserta didik baru hanya dilakukan melalui dua tahap, yakni jalur umum dan jalur lokal. Tidak ada kategori jalur miskin," katanya.

Menurutnya, kondisi demikian sangat merugikan para pengelola sekolah swasta yang saat ini semakin sedikit muridnya karena pengaruh sekolah gratis yang ada pada sekolah negeri.

"Silakan saja murid yang tidak diterima di sekolah negeri masuk ke sekolah swasta," katanya.

Menurutnya, kerugian para pengelola sekolah swasta telah dirasakan sejak 2009 saat pemerintah setempat mulai memberlakukan kebijakan jalur bina lingkungan untuk mengakomodasi kepentingan siswa miskin, berprestasi, maupun yang tinggal berdekatan dengan sekolah.

"Akibatnya, rombongan belajar di masing-masing sekolah negeri membengkak, dan biaya operasional juga semakin tinggi. Bahkan ada salah satu sekolah yang memaksakan ruang perpustakaan menjadi ruang belajar," katanya.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya permintaan agar sekolah negeri terus ditambah jumlah pada periode 2009 hingga 2012.

Sumber : Harian Terbit

Komentar Anda?
Silakan bagikan informasi ini apabila bermanfaat.

Bisnis Rumahan